BANGKALAN, LAPAKBERITA.ID — Tahapan pilkades gelombang kedua Kabupaten Bangkalan tahun 2023 ini terus berjalan kondusif, walau ada desa yang merasa pada tahapannya melenceng, dari beberapa hal yang dinilai janggal diantaranya yakni, penetapan calon dilakukan di kantor kecamatan setempat yang diduga dilakukan oleh ketua P2KD.
Penilaian itu diungkapkan oleh tokoh desa setempat yakni Abdurrahman Tohir, baginya kantor P2KD itu merupakan fasilitas yang dibiayai dari negara namun karena diduga ketua P2KD dungu, maka dia secara sembunyi meminjam tempat di kantor kecamatan dan tidak menggunakan kantor P2KD yang seharusnya digunakan menjadi tempat penetapan cakades.
“P2KD itu punya kantor sendiri dan itu dianggarkan dari uang negara, lha kok malah pinjam kantor camat dalam menetapkan bacakades, itu namanya kan ketua P2KD dungu menerapkan poin-poin di dalam perbup, apalagi penetapannya dilaksanakan diluar tanggal yang telah ditentukan yakni, pada tanggal 30 Maret, yang semestinya itu dilakukan dari tanggal 26 sampai 29 Maret.
“Parahnya lagi, nomor urut 5 bukan sosok cakades terkait yakni, digantikan oleh sosok oknum pegawai satpol PP inisial KA, pengganti dari Moh. Azandi, S.Sos, itu juga diduga hasil perbuatan culas yang diduga dilakukan oleh ketua P2KD,” urai Abdurrahman Tohir ketum DPP Pakis menyampaikan keterangannya.
Langkah ketua P2KD itu bagi Abdurrahman Tohir membuktikan bahwa dia sosok yang mengkebiri pesta demokrasi desa dan ketua P2KD itu dinilai sangat tidak layak menjabat sebagai ketua sebab kebijakannya selain diduga diluar aturan juga sangat merugikan masyarakat Desa Morobuh serta jajaran pengurus panitia, juga kata Abdurrahman Tohir dia diduga melecehkan Camat Kwanyar dalam memuluskan niat jahatnya dengan meminjam kantor camat untuk melakukan penetapan cakades beberapa hari kemarin.
(YAS/MlL)
