Surabaya LAPAKBERITA.ID Pasca tarif jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) khusus kendaraan roda dua dan empat digratiskan pemerintah, pengamanan, kenyamanan dan perawatan mulai kurang ditingkatkan.
Pembebasan tarif tol untuk Jembatan Suramadu dilakukan oleh Presiden Jokowi pada 27 Oktober 2018. Sepertinya ada nuansa politis pada masanya. Meskipun itu masih pro dan kontra.
Meskipun Jokowi beralasan keputusan ini demi mendorong pertumbuhan ekonomi di 4 Kabupaten Madura, tetapi berjalan 6 tahun digratiskan Suramadu banyak dampak negatif yang ditimbulkan.
Ketua Umum Pusat Analisa Kajian Informasi Strategis (PAKIS) Kabupaten Bangkalan, Abdurahman Tohir mengatakan pasca digratiskan jembatan Suramadu disinyalir manjadi jalan pintas para kriminal seperti begal, jambret, penadah, hingga curanmor.
“Banyak masukan dan aduan kepada kami, jika jembatan Suramadu itu disinyalir jadi perlintasan atau lalu lalang para penadah sepeda motor dan kegiatan kriminal lainnya, baik dari Madura ke Surabaya ataupun sebaliknya. Pengamanannya kurang maksimal dari pihak kepolisian. Karena secara data banyak temuan curanmor yang tertangkap basah oleh pemilik ketika dipantau disana,” ungkapnya. Senin (10/2/2025).
Sebelum Jembatan Suramadu gratis dan menjadi jalan umum tanpa tol, kata Rahman sapaaan akrab Abdurahman Tohir, jembatan ini beroperasi sebagai jalan tol dengan tarif yang bervariasi tergantung pada kategori kendaraan yang melintasinya. Tetapi menurut dia dengan berbayar keamanan dan kenyamanan lebih terjaga untuk pengendara.
“Pada saat berbayar keamanan lebih terjaga 24 jam. Roda dua dan empat lajunya sesuai jalur karena ada yang mengatur dan gerbang tol sesuai jalur kendaraan. Ketika ada lakalantas polisi dan binamarga sergap untuk membantu, karena terpantau. Ketika ada mobil mogok, bina marga dengan cepat memberikan pertolongan, ketika ada yang hendak mau bunuh diri dengan loncat dari jembatan Suramadu bisa terekam dengan cepat oleh kamera CCTV. Maka dari itu kami lebih baik berbayar, tetapi pelayanan dan keamanan terjaga,” papar Rahman.
Bukan hanya itu kata Rahman, dengan dibukanya jalur penghubung Madura dan Surabaya tanpa pantauan ketat banyak juga melintas roda empat bermuatan rokok ilegal, yang tidak terpantau. Serta barang ilegal lainnya.
“Kontrol terhadap barang keluar masuk sulit untuk dideteksi seperti barang barang ilegal. Yakni sejenis rokok ilegal, narkoba, serta barang ilegal lainnya. Jika berbayar mungkin pengamanan bisa lebih diperketat,” paparnya.
Itulah sebabnya kenapa kita harus bayar jalan tol di Suramadu. Selain itu, resiko perputaran ekonomi di Madura sekitarnya turun karena Pulau Madura dan Jawa itu ada dua daerah berbeda karakteristik yang akan saling terkait.
“Dua daerah yang dihubungkan. Tapi satu daerah maju (Surabaya) dan satu masih berkembang (Bangkalan dan sekitar). Ini beresiko menyebabkan arus (penduduk) lebih banyak ke Surabaya daripada ke Madura. Implikasinya akan makin besar kemungkinan warga Madura menghabiskan uang untuk berekreasi atau berbelanja di Surabaya. Perputaran uang di Madura beresiko turun. Jika tarif tol digunakan kita bisa mendapatan pendapatan asli daerah (PAD) untuk 4 Kabupaten di Madura dan Kota Surabaya juga,” imbuhnya.
Sementara, terkait tarif tol yang dipungut oleh Pemerintah nantinya usulan Rahman ketika berbayar tidak terlalu mahal. Jika memang layak untuk roda dua bisa digratiskan, tetapi roda empat harus berbayar.
“Berbayar tetapi tidak terlalu mahal, dengan maksud dan tujuan ada pos keamanan dan penjagaan yang ketat di Jemabatan Suramadu. Demi keamanan dan kenyamanan jembatan Suramadu dan perawatan juga bisa dialokasikan dari tarif tol dan menambah PAD bagi 4 Kabupaten di Madura dan Kota Surabaya,” katanya.
Ke depan Rahman akan menyampaikan surat evaluasi perihal kebijakan dampak negatif dan positif Jembatan Suramadu harus berbayar atau gratis kepada Presiden Prabowo Subianto, Mentri Pekerjaan Umum, Mentri Perhubungan, Gubernur Jawa Timur, Walikota Surabaya dan Kepala Daerah di 4 Kabupaten Pulau Madura.
“Ke depan kami akan mengevaluasi penerapan tarif Jembatan Suramadu ini, agar keamanan dan kenyamanan para pengendara dan pertumbuhan ekonomi di Madura bisa lebih berkembang tentunya dengan berkirim surat kepada pemangku kebijakan,” tutupnya.
( MzL )
